nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kalau perangkat desa tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini juga sudah mendapat kesepakatan para aparatur tersebut. 

"Tadi sepakat perangkat desa tidak usah di PNS-kan. Tapi hak dan kewajibannya sebagai ujung tombak pemerintahan ingin disamakan. Misalnya gaji minimal UMR yang ada di desa, bisa mendapat fasilitas BPJS,” kata Tjahjo, Jumat (4/8). 

Mendagri mengatakan perangkat desa mau menerima tidak disebut PNS, setelah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID). 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

"Hanya nanti peningkatan kualitas aparaturnya, termasuk kesejahteraannya, tanah bengkok ada, ada tunjangan pokok, tunjangan kesehatan, itu mau ditata dengan baik," ujarnya. 

Untuk itu, kata Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempersiapkan keterbukaan data agar semua bisa mengakses, di mulai dari penggunaan keuangan desa. 

"Kemudian partisipasi masyarakat bagaimana. Jangan hanya anggaran desa itu dikerjakan sekelompok kecil orang, bagaimana partisipasi masyarakat harus bisa optimal," beber Tjahjo. 

Ia menegaskan Kemendagri hanya mengatur aparatur desanya. Sedangkan anggarannya dari Kemenkeu diserahkan langsung ke bupati. Kemudian dari bupati langsung ke desa. 

"Jadi Kementerian Dalam Negeri hanya menguatkan aparatur desa," tegasnya.(p/ab)